Citizen In Politics

  

Keterlibatan warga negara dalam politik memang terkadang kurang berperan dalam perpolitikan itu sendiri tetapi ketidak ikutsertaan masyarakat  tidak bisa menjadi sepenuhnya kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena masyarakat kurang memperoleh akses dalam mengetahui rezim pemerintahan yang menjabat sehingga membuat masyarakat seolah buta terhadap perpolitikan yang terjadi di negaranya. Pemerintah yang seperti ini beranggapan bahwa individu bukanlah warga negara yang harus dan patut untuk berpartisipasi. Sekarang hampir semua masyarakat telah sadar bahwa kehidupan mereka dipengaruhi oleh pemerintah sehingga mereka berpikir bahwa mereka harus melibatkan diri dalam politik.  

Tujuan-Tujuan Partisipasi Politik

            Keterlibatan politik dapat terjadi dengan beberapa tujuan salah satu bentuk yang paling nyata dari keterlibatan masyarakat dalam perpolitikan ini tentunya dapat mempengaruhi segala kebijakan yang dibuat oleh negara.

            Partisipasi politik dalam negara otoriter juga berfungsi sebagai alat pengontrol rakyat. Dimana pada negara otoritarian, pemerintah mempromosikan pasrtisipasi politik dalam bentuk yang terkontrol oleh rezim ototiter itu sendiri (partisipasi politik yang tidak bebas). Partisipasi politik menjadi sebuah cara untuk meningkatkan dukungan tanpa perlawanan terhadap kebijakan negara otoriter.

Partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah, seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara (voting) yang dilakukan secara sukarela dan akan meringankan anggaran pemerintah untuk membayar aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga jalannya voting.

Partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim itu yang akan diambil. Dan biasanya akan diselenggarakan dengan seremonial, parade, dan sebagainya.

Jadi pada intinya setiap negara pasti memiliki tujuan dari partisipasi politik yang dijalankan dinegaranya. Negara yang kekuasaannya dipegang oleh rezim demokratis misalnya pasti akan menekankan kekuasaan ditangan rakyat. Sedangkan negara yang cenderung kontra terhadap demokratis pasti akan menggunakan pertisipasi politik untuk mengontrol rakyatnya untuk mendapatkan bantuan pelayanan dari masyarakatnya itu sendiri.

Individu dan Politik

Rendahnya partisipasi politik seringkali diakibatkan oleh dihadapkannya masyarakat terhadap sebuah pilihan untuk melakukan kegiatan politik di satu sisi dan menjalankan aktivitas lainnya yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik.

Siapa yang Berpartisipasi dalam Politik

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi politik di suatu negara adalah:

1.      Faktor Personal:

Tiap pribadi memiliki watak serta anggapan dan bagaimana menghubungkannya dengan aktifitas sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan seberapa efektifkah keterlibatan individu dalam mempengaruhi keputusan pemerintah dengan aksi-aksi politiknya. Selain itu juga ada persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat serta intensitas perilaku politik.

2.      Setting politik

Kepentingan serta keterlibatan masyarakat pada proses politik juga dapat disebabkan oleh ekspos media, kontak personal, usaha pemerintah untuk membatasi partisipasi dari masyarakat serta akses ke institusi politik.

3.      Faktor Sosial Ekonomi

Orang yang lebih sejahtera akan lebih aktif daripada orang yang tidak belum sejahtera, dulu pria lebih aktif dalam berpartisipasi daripada wanita. Etnis grup yang dominan biasanya lebih aktif dibandingkan dengan minoritas, orang-orang dewasa biasanya juga lebih aktif dibandingkan dengan orang yang sangat tua, ataupun anak-anak dan remaja karena mereka dianggap lebih kompeten dalam menjalankan aktifitasnya.

4.      Political Beliefs

mereka yang memiliki pandangan ideologi politik yang kuat akan lebih aktif daripada mereka yang tidak memilikinya.

Bentuk Partisipasi Politik

Beberapa dekade yang lalu, para ilmuwan membagi partisipasi politik menjadi conventional political participation (partisipasi politik yang biasa) dan unconventional political participation (partisipasi politik yang tidak biasa). conventional political participation  merupakan sebuah keterlibatan politik dimana individu menyampaikan aspirasi politik melalui pejabat public menggunakan saluran partisipasi. Seperti pemilu, dan aktifitas kelompok kepentingan.  Sedangkan unconventional political participation adalah sebuah partisipasi politik yang dilakukan masyarakat tanpa melalui elit politik ataupun melalui aksi langsung.

Voting

Voting (Pemberian suara)  merupakan suatu hal yang umum dalam partisipasi politik terutama dalam pemilu. Hal ini berlaku dalam demokrasi. Di negara berkembang, pemilu sering ditandai degan munculnya ketegangan antara pendukung berbagai partai yang juga menjadi pemilih.Di beberapa negara berkembang pun tidak ada suatu pemilihan umum. Mereka lebih cenderung kepada rezim militer dan otoriter. Di negara berkembang yang lain, memang terdapat suatu pemilu tetapi tidak memberikan suatu sistem dan skema pemilu yang baik.

Sistem Pemilu  

            Ada beberapa cara penataan proses pemungutan suara, dan pemilihan sebuah sistem akan mempengaruhi hasil pemilu. Sistem pemilu yang sederhana dan paling mudah adalah dengan membagi negara menjadi distrik-distrik dengan populasi jumlah penduduk yang kurang lebih sama dan memilih seorang wakil untuk duduk di badan legislatif tingkat distrik tersebut. Jika seorang calon mendapatkan suara terbanyak ia akan menang dan terpilih. Sistem ini juga dikenal dengan sistem distrik calon tunggal. Sistem seperti ini dianggap yang paling mudah dan digunakan oleh negara negara seperti Amerika dan Kanada.

Ada sebuah sistem yang lebih adil, akurat, dan representatif yaitu dengan menggunakan “sistem perwakilan proporsional”. Sistem perwakilan proporsional ini akan memberikan kesempatan kursi legislatif menjadi lebih besar. Calon yang diajukan pun beragam dari tiap distrik. Perolehan suara nantinya akan tampak cenderung lebih berorientasi pada partai ketimbang perseorangan. Partai menjadi sebuah wadah untuk memilih orang-orang yang benar-benar berkompeten yang akan duduk di parlemen.

Wanita dalam Politik

Diantara kelompok politik yang turut mempengaruhi aktivitas politik adalah kaum perempuan. Gerakan kaum perempuan di negara-negara demokrasi menjadi sebuah gerakan yang cukup berpengaruh. Mereka terbentuk dari perkumpulan masyarakat yang cinta damai, pelajar, mahasiswa, gerakan peduli lingkungan untuk dijadikan advokasi atas hak-hak perempuan. Kehadiran kaum perempuan di kancah politik, telah mendorong pemerintahan status-quo untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah perempuan dan memberikan peran politik. Perdebatan mengenai partisipasi kaum perempuan tentang akankah menghasilkan perubahan perpolitikan yang cukup fundamental atau tidak.

Partisipasi Politik dan Stabilitas Politik

Partisipasi penuh dari masyarakat akan menjamin stabilitas politik dalam jangka panjang. Kegagalan menciptakan sebuah partisipasi penuh masyarakat adalah karena masyarakat sudah hidup sejahtera, makmur, berkecukupan, dan mereka yang diuntungkan dari kinerja pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi biasanya adalah orang-orang yang kurang sejahtera hidupnya, merasakan ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan. Ketidakmampuan masyarakat yang kecewa ini dalam menyampaikan segala tuntutannya dan ketidakberdayaan pemerintah mengakomodir tuntutan rakyat hanya akan memperburuk stabilitas politik. Masyarakat yang berpartisipasi biasanya adalah orang-orang yang kurang sejahtera hidupnya, merasakan ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan. Ketidakmampuan masyarakat yang kecewa ini dalam menyampaikan segala tuntutannya dan ketidakberdayaan pemerintah mengakomodir tuntutan rakyat hanya akan memperburuk stabilitas politik.

Opinion

            Partisipasi politik menurut Herbert McClosk merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya partisipasi politik yang terjadi belakangan ini adalah penerimaan secara global mengenai konsep kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari kekuasaan politik yang legitimate.

Tujuan partisipasi politik adalah untuk memberikan pengaruh terhadap penguasa baik dalam arti mendukung atau menekan sehingga penguasa dapat memperhatikan keinginan orang yang berpartisipasi dalam politik.

Sebagian besar negara membuat kebijakannya atas dasar kepentingan kaum elit politik. Jika terdapat suatu kepentingan elit politik yang ingin terpenuhi maka hubungan pemerintah dengan rakyat menjadi semakin berkurang karena tidak mengedepankan kepentingan rakyat tapi kepentingan kaum elit itu yang menjadi factor utama. Tujuan partisipasi politik dalam suatu negara akan terasa berbeda jika ada suatu kepentingan elit politik didalamnya.

Rendahnya partisipasi politik dalam masyarakat dan utamanya individu disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi dan kurangnya sosialisasi.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :

1.                  Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;

2.                  Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;

3.                  Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;

4.                  Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan

5.                  Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.